By | December 31, 2021

Sementara itu, pada sistem schedular taxation, tarif PPh progresif hanya dapat berlaku bagi jenis penghasilan tertentu. Perlakuan ini tentunya dapat menyebabkan ketidakadilan di antara wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki berbagai jenis penghasilan. Di sisi lain, sistem pajak territorial dipercaya akan menjamin foundation pajak dan pemungutan pajak yang lebih besar untuk jangka panjang dari aktivitas bisnis dan kepemilikan modal di dalam Indonesia.

Sementara itu, ilustrasi penerapan sistem pajak territorial dapat dilihat melalui Gambar three.2 berikut. Semua penghasilan yang bersumber dari luar negeri dikecualikan dari pengenaan pajak di negara tersebut. Lebih lanjut, terdapat dua aspek yang memengaruhi besarnya beban pajak yang ditanggung oleh investor yang melakukan investasi lintas negara. Pertama, sistem pajak internasional yang dianut oleh negara-negara yang berinteraksi. Kedua, bagaimana negara-negara tersebut berkoordinasi untuk menyepakati pembagian hak alokasi pemajakan. Reformasi menyeluruh terhadap aturan sistem pajak di Indonesia dilakukan pada tahun 1984.

Di sistem PPh yang lain, pengurangan dibatasi untuk biaya-biaya yang lebih spesifik. Dengan demikian, semua penghasilan brutonya akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang. Sebagai contoh, di Jepang, sumbangan atau amal dapat menjadi pengurang penghasilan bruto selama biaya itu tidak melebihi 25% dari penghasilan wajib pajak. Syarat lainnya, sumbangan atau amal tersebut harus diberikan kepada lembaga pemerintah atau sejumlah organisasi umum terbatas yang disetujui pemerintah. Setiap negara memiliki ketentuannya sendiri dalam mengatur biaya pengobatan yang menjadi pengurang penghasilan bruto. Namun, kebanyakan negara menetapkan suatu batasan sehingga tidak semua biaya pengobatan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Ini terlihat dari adanya beberapa kategori biaya yang pengurangannya terbatas untuk kategori penghasilan tertentu. Misalnya, kerugian dari “kegiatan yang bersifat pasif” dapat dikurangkan hanya dari penghasilan yang dihasilkan oleh kegiatan pasif tersebut. Secara umum, kegiatan pasif adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan di mana wajib pajak tidak mencurahkan banyak waktu.

Dari masing-masing pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPh last di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama, pengenaan PPh last berdasarkan jenis penghasilan, seperti dalam PPh Pasal 19. Kedua, pengenaan PPh final berdasarkan sumber penghasilan sebagaimana diterapkan dalam PPh Pasal 4 ayat . Ketiga, pengenaan PPh ultimate berdasarkan penghasilan yang diterima karakteristik wajib pajak tertentu sebagaimana diterapkan dalam PPh Pasal 15.

Sistem schedular taxation bukanlah sistem yang sempurna karena sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, pengelompokkan penghasilan berdasarkan sumbernya dalam sistem ini dapat menyulitkan penerapan tarif PPh yang bersifat progresif. Padahal, sebagaimana diketahui, penerapan tarif progresif dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengenakan pajak berdasarkan prinsip ability to pay. Pertama, sistem global taxation menjadi sistem yang dianggap mencerminkan capacity to pay wajib pajak.Alasannya, sistem ini hanya menerapkan tarif PPh tunggal dan bersifat progresif atas keseluruhan penghasilan yang diterima wajib pajak.

Praktik mengenai company inversion dan perubahan status kepemilikan melalui restrukturisasi bisnis bisa saja dipengaruhi oleh penerapan sistem pajak worldwide di Indonesia. Walau demikian, pencegahan praktik-praktik tersebut bisa dilakukan dengan menerbitkan ketentuan anti-inversion, exit tax, ataupun mengatur aspek restrukturisasi usaha dari sisi ketentuan transfer pricing. Terdapat beberapa skema untuk menghindari beban pajak yang muncul dari sistem pajak worldwide. Company inversion adalah praktik merelokasi standing domisili korporasi ke negara dengan tarif pajak rendah dengan tetap mempertahankan operasional bisnis di negara asal.

Pasangan yang memiliki hak asuh anak akan dapat membagi penghasilannya sejumlah satu setengah. Sementara itu, pasangannya yang tidak memiliki hak asuh hanya dapat membagi penghasilan dengan nilai satu, yaitu dirinya sendiri. Perbedaan penghitungan pajak disebabkan pasangan ini melaporkan SPT dengan cara terpisah. Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga amal bukan merupakan subjek pajak sehingga dibebaskan untuk tidak membayar PPh. Akan tetapi, terdapat empat negara yang mengatur ketentuan khusus bagi lembaga amalnya. Terdapat tiga teori yang melatarbelakangi pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dikecualikan sebagai subjek pajak dan penghasilan yang diterimanya tidak dikenakan pajak.

Singkatnya, adanya dana yang diparkir di luar negeri dan praktik penangguhan laba perusahaan terkendali bisa jadi dikarenakan karena tidak efektifnya CFC guidelines. Dengan demikian, solusi atas praktik penangguhan tidak harus dipecahkan dengan mengadopsi sistem pembebasan dividen, tetapi bagaimana mendesain CFC rules yang efektif dan tepat sasaran. Dalam kasus AS, CFC rules mereka tidak sedemikian efektif dalam mencegah adanya fenomena lock-out capital. Kelemahan tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan check the box yang memberikan kebebasan kepada sebagian entitas, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mengklasifikasikan dirinya sebagai salah satu dari sole proprietorships, partnerships, C firms, maupun S firms.

PPh ultimate di Indonesia seyogianya diartikan sebagai konsekuensi dari sistem pajak yang dianut oleh Indonesia, yaitu schedular tax system, dual revenue tax, serta family tax unit, maupun atas suatu kebijakan tertentu yang berlaku khusus, yaitu presumptive tax dan withholding tax. Dalam hal menjamin implementasi sistem maupun kebijakan tersebut maka PPh yang bersifat final dipilih sebagai solusi. Dengan demikian, atas jenis dan/atau aliran penghasilan dan/atau karakteristik wajib pajak tertentu, pengenaan pajaknya berbeda dan diisolasikan dari pengenaan PPh yang berlaku secara umum . Dalam sistem pajak penghasilan negatif, orang pribadi akan dikenakan pajak apabila penghasilannya melebihi ambang batas yang ditentukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *