By | December 26, 2021

Akan tetapi, pemerintah menaruh perhatian pada isu yang berkaitan dengan jaminan sosial dan sistem pajak lainnya. Bahkan, pemerintah telah membuat keputusan dan menerapkan implementasinya yang dimulai pada tahun 2010. Pengenaan pajak hanya atas penghasilan yang telah menjadi realisasi bertujuan untuk menyederhanakan pelaksanaan pemungutan pajak. Selain itu, pengenaan pajak hanya atas tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi tidak berarti bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang belum menjadi realisasi tidak dikenai pajak. Namun, pengenaan pajaknya hanya ditunda hingga saat yang tepat, yaitu saat pemungutan pajak dapat dilakukan dengan mudah.

Sementara itu, di Belanda, hadiah kompetisi dan penghargaan ditetapkan sebagai objek PPh jika keduanya diperoleh sehubungan dengan aktivitas profesional atau kegiatan usaha dari penerimanya. Akan tetapi, hadiah terkait dengan hobi, seperti hadiah yang diterima dari kompetisi hewan peliharaan tidak termasuk sebagai objek PPh sehingga tidak dikenai pajak. Meskipun contoh jenis penghasilan modal bervariatif, penjelasan di atas menunjukkan bahwa umumnya penghasilan modal bersifat pasif. Alasannya, penghasilan ini diperoleh dengan tidak melibatkan penggunaan aktivitas fisik untuk mendapatkan penghasilan tersebut.

Tantangan utama dalam pengenaan PPh atas natura adalah masalah administrasi dan kesulitan dalam menilai natura yang diberikan kepada karyawan. Di hampir semua negara, nilai dari natura ditentukan melalui perbandingan antara harga pasar dan harga eceran dari natura tersebut. Secara konsep, terdapat beberapa kemungkinan untuk mengenakan PPh atas natura yang diterapkan secara beragam di berbagai negara, yaitu. Adapun pengadilan United Kingdom menetapkan bahwa untuk menentukan apakah suatu individu merupakan karyawan atau bukan adalah dengan melihat sifat atau karakteristik dari tiap perjanjian kerja yang dibuat. Sementara itu, Amerika Serikat dalam aturannya, mencoba memberikan definisi yang rinci atas istilah karyawan dengan menetapkan dua puluh faktor untuk menentukannya. Definisi dari istilah karyawan pada negara-negara yang menganut civil law cenderung bergantung pada hukum ketenagakerjaan, kecuali Jerman yang telah mengatur definisi karyawan secara spesifik dalam undang-undang pajaknya.

Oleh Soemitro, definisi pendapatan dalam Pajak Peralihan 1944 dianggap sebagai definisi yang terbatas dan singkat sehingga seringkali sulit untuk diterapkan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan pelayaran dalam negeri juga menjadi salah satu penghasilan wajib pajak tertentu yang pemajakannya diatur dalam Pasal 15. Namun, berbeda dengan penghasilan penerbangan dalam negeri, penghasilan ini dikenakan PPh last dengan ketentuan yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan.

Namun, pada umumnya, sistem pajak internasional dirancang berdasarkan dua prinsip perpajakan dasar, yaitu prinsip domisili dan prinsip sumber . Sistem pajak yang dirancang berdasarkan prinsip domisili dikenal dengan istilah sistem pajak worldwide. Sementara itu, sistem pajak berdasarkan prinsip sumber disebut dengan sistem pajak territorial. Tarif Pajak Pendapatan 1908 yang dikenakan bersifat progresif, baik bagi orang pribadi dan perusahaan. Bagi orang pribadi, pajak akan dikenakan sebesar 1,50 guilder untuk penghasilan 900 guilder dan sebesar 444,75 guilder untuk penghasilan 1.200 guilder. Sementara itu, perusahaan akan dikenakan tarif pajak sebesar 3%, kecuali perusahaan berkedudukan di The Netherland Indies.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Penentuan ini sangatlah penting karena keduanya memiliki perlakuan PPh yang berbeda. Tabel berikut menjelaskan perbedaan perlakuan PPh antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri. Berdasarkan rumusan pasal di atas, subjek pajak di Indonesia terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, serta bentuk usaha tetap .

Berdasarkan pasal ini, pengeluaran untuk harta tak berwujud berupa hak-hak yang terikat pada jangka waktu dapat pula disusutkan. Contoh hak-hak yang terikat pada jangka waktu adalah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan sebagainya. Jangka waktu penyusutan atas pengeluaran ini dapat disesuaikan dengan masa berlakunya hak yang bersangkutan.

Selain itu, pemerintahan yang dikuasai partai buruh mencabut undang-undang PPh federal yang isinya memungkinkan negara-negara bagian untuk memungut PPh. Dengan demikian, negara-negara bagian tidak memperoleh ruang terkait dengan pajak. Pada tahun 1927 Kanselir Winston Churchill mendirikan Komite Kodifikasi PPh untuk meringkas 800 ketentuan dari 19 undang-undang yang berbeda dan keputusan dari 1800 kasus pajak di pengadilan menjadi satu kode tunggal. Namun, terjadinya Perang Dunia Kedua menyebabkan kodifikasi yang dilakukan oleh Komite Kodifikasi PPh tidak dianggap berhasil. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Herbeth Asquith pada tahun 1909, Lloyd George yang pada saat itu menjabat sebagai kanselir, memperkenalkan jenis pajak baru yang dikenakan hanya atas orang-orang kaya (super-tax).

Pada umumnya, pembayaran bunga atas modal yang dipinjam dari luar merupakan beban perusahaan yang secara pajak dapat dikurangkan sebagai salah satu unsur biaya pengurang penghasilan bruto perusahaan. Namun, pembuat undang-undang pun harus menjaga agar pembayaran bunga tersebut tidak dilakukan untuk tujuan tertentu, khususnya meminamalisir beban pajak. Misalnya, melakukan pembayaran bunga pinjaman kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa adanya ketentuan mengenai daftar biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ini mempermudah wajib pajak untuk menentukan biaya apa saja yang termasuk dalam biaya pengurang penghasilan bruto. Ditambah dengan sifatnya yang spesifik dan lengkap, menjadikan identifikasi dan pengkarakterisasian biaya oleh wajib pajak dapat menjadi lebih sederhana. Secara konsep, tidak semua biaya atau pengeluaran dapat menjadi pengurang penghasilan bruto wajib pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *