By | January 7, 2022

Pembahasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa untuk memperoleh ukuran penghasilan yang secara administratif layak dan objektif, konsep penghasilan yang seharusnya diadopsi adalah konsep penghasilan uang. Ely dalam buku Outliners of Economics , E.R.A Seligman dalam buku Principle of Economics , dan W.F Taussig dalam buku Principle of Economics , mendefinisikan penghasilan sebagai akumulasi kepuasan yang dinikmati seseorang selama jangka waktu tertentu. Apabila penghasilan seseorang dipergunakan untuk membeli makanan untuk dikonsumsi, yang merupakan penghasilan adalah kepuasan yang dirasakan sehubungan dengan makanan yang dikonsumsi tersebut.Definisi yang dikemukakan oleh Ely, Seligman, dan Taussig ini disebut juga dengan istilah penghasilan psikis. Dalam menjalankan pemerintahan, penghasilan sering kali didefinisikan sebagai variabel independen yang digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Saat ini, sistem pengenaan PPh di UK terbagi dalam daftar kategori berdasarkan biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut. Sayangnya, ketentuan yang terkandung dalam ketiga undang-undang pokok di UK mengenai pajak tidak mencakup seluruh kategori biaya. Sebelum berlakunya Tax Cuts and Jobs Act of 2017, dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, semua wajib pajak juga dapat mengurangi penghasilan kotor dengan apa yang disebut private exemption. Berdasarkan ketentuan pajak di AS, private exemption merupakan jumlah pengurang penghasilan yang dapat diklaim oleh wajib pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak. Untuk mencerminkan inflasi, besarnya personal exemption di AS disesuaikan setiap tahun. Namun, berlakunya Tax Cuts and Jobs Act of 2017 pada tahun 2018, menyebabkan kebijakan private exemption ini dihapuskan untuk tahun pajak 2018 hingga 2025.

Akibatnya, dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, pasangan yang telah menikah tidak terikat sebagai suami istri. Meski demikian, untuk penghitungan utang pajak, istri masih terikat pada penghasilan suami. Dengan kata lain, bagi seorang wanita yang telah kawin apabila yang bersangkutan memilih untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah maka tidak dapat dilakukan pemisahan seutuhnya. Di AS, suatu lembaga amal yang dikecualikan sebagai subjek pajak adalah lembaga yang memenuhi Pasal 501 Internal Revenue Code. Melalui pasal tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh lembaga amal agar dapat dikatakan sebagai lembaga amal yang bukan merupakan subjek pajak sehingga memperoleh pengecualian pajak atas penghasilannya. IGOs harus memiliki kekebalan untuk menjamin bahwa dana yang diterimanya dari negara-negara, tidak disalahgunakan oleh negara penerima (negara kedudukan lembaga perwakilan IGOs (non-headquarter of IGOs)) sebagai akibat dari prinsip kesetaraan negara.

Selain sistem imputasi dan dividend exclusion system, dalam perkembangannya, berdasarkan tulisan dari Sijbren Cnossen yang berjudul “What Kind of Corporation Tax” dalam Cendric Sandford, Key Issues in Tax Reform, terdapat sistem pengenaan pajak yang berdasarkan schedular remedy. Sifat ultimate ini berarti penghasilan tersebut tidak perlu dihitung lagi pajaknya dalam SPT PPh Tahunan wajib pajak. Alasannya, PPh last yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Dalam kasus ini, PPh terutang akan dihitung dengan menerapkan tarif yang berlaku terhadap jumlah penghasilan bersih. Penghasilan bersih diperoleh dengan mengurangkan jumlah penghasilan kotor dengan biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan. Selain itu, pengenaan PPh atas penghasilan berupa modal juga bersifat schedular.

Sistem pajak territorial yang mengecualikan pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri ini juga biasa disebut dengan sistem pembebasan.Dari perspektif pajak berganda, pemajakan yang didasarkan pada sistem pajak territorial dikenal dengan istilah restricted tax liability. Alasannya, sistem ini menyebabkan hak pemajakan suatu negara dibatasi hanya atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Di sisi lainnya, definisi MPO adalah sistem yang melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang memungut pajak. Saat ini, sistem ini dikenal dengan withholding system.Pihak ketiga yang dapat menjadi pemotong pajak adalah perusahaan tertentu dan lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis laba atau penghasilan termasuk dalam ruang lingkup CFC rules UK. Lebih lanjut, sistem hybrid juga dapat tercipta dari adanya kebijakan suatu negara yang memilih untuk menggunakan sistem pajak internasional yang berbeda terhadap jenis wajib pajak yang berbeda. Misalnya, sistem pajak territorial diterapkan untuk wajib pajak individu, sedangkan sistem pajak worldwide diterapkan untuk wajib pajak badan.

Walaupun sistem klasikal banyak menimbulkan distorsi ekonomi, dari sudut pandang penerimaan, sistem klasikal ini akan memberikan penerimaan yang cukup besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa negara, seperti Finlandia, Australia, dan Selandia Baru, pada mulanya memilih untuk menerapkan sistem ini sebagai sistem pemajakan atas perseroan dengan orang pribadi sebagai pemegang sahamnya. Khusus untuk penghasilan berupa dividen dan modal, berlaku tarif pajak preferensial. Secara umum, penghasilan modal yang memenuhi syarat sebagai penghasilan merujuk pada laba yang dihasilkan oleh aset modal yang telah dimiliki selama lebih dari satu tahun. Setelah menghitung penghasilan kotor, wajib pajak dapat mengurangkan jumlah penghasilan kotor dengan biaya-biaya yang menurut undang-undang dapat menjadi pengurang penghasilan. Biaya-biaya yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memperoleh penghasilan dalam kegiatan usaha .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *